Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru SD Materi PPKn Tahun 2023-2024. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Deputi Bidang Sistem Informasi
Kepegawaian, Suharmen mengatakan masa kerja Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) berlangsung paling singkat selama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi, pencapaian kinerja, dan
kesesuaian kompetensi yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Instansi.
Suharmen juga memaparkan sejumlah
mekanisme berakhirnya kontrak kerja PPPK yang meliputi: Pertama, diberhentikan
dengan hormat (berupa jangka waktu kerja berakhir, meninggal dunia, atas
permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak menjalankan tugas dan
kewajiban karena tidak cakap jasmani/rohani); Kedua, diberhentikan dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri (berupa dihukum penjara karena melakukan
tindak pidana paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan
dengan tidak berencana, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dan tidak
memenuhi target kinerja yang telah disepakati); Ketiga, diberhentikan dengan
tidak hormat (berupa penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dihukum
penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, menjadi anggota/pengurus
partai politik, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan tindak pidana
tersebut dilakukan dengan berencana.
Kategori pemberhentian dan
mekanisme masa kerja PPPK tersebut disampaikan Suharmen menyusul rencana
Pemerintah melakukan rekrutmen 1 juta formasi Guru calon PPPK yang diumumkan
resmi, Senin (23/11/2020) yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pada rencana rekrutmen 1 Juta Guru PPPK ini, Suharmen mengatakan bahwa BKN akan berperan mulai dari proses pelaksanaan seleksi pendaftaran sampai dengan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK. Adapun untuk seleksi pendaftaran BKN akan menyiapkan portal SSCASN-PPPK yang akan diintegrasikan dengan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dapodik) dan Data Kependudukan (Dukcapil).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana mengadakan rekrutmen atau seleksi guru untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) di tahun 2023 yang akan datang. Tentunya agar mempelajari Bahan/Materi serta Kisi-kisi Seleksi PPPK tahun 2023 yang rencana akan disediakan kemendikbud melalui laman gtk.kemendikbud.
Khusus untuk rekan guru
PPKn, agar para guru dapat bersaing dalam rekrutmen lebih dari 1 Juta guru PPPK
tahun 2023 nanti tentunya para peserta tes harus mempersiapkan diri sebaik
mungkin salah satunya dengan mempelajari Latihan
Soal Tes Seleksi PPPK Guru SD Materi PPKn Tahun 2023. Lebih dari itu, para
peserta harus lebih banyak mempelajari Bahan/Materi yang memiliki keterkaitan
dengan Kisi-kisi Seleksi PPPK tahun 2023.
Sebagaimana diketahui Mata
Pelajaran Pencasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diharapkan dapat mempersiapkan
peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten
untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara
kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan
modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan
--atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa
depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut
berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. [Risalah Sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik
Indonesia, 1998].
Komitmen yang kuat dan
konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk
memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan
dengan bentuk Republik.
Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
[Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945].
Dalam perkembangannya sejak
Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat
Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara.
Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta
konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan
kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai
generasi penerus.
Indonesia harus menghindari
sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk
menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan
organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami,
diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip
demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan
terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup,
tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta
sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Mata Pencasila dan Kewarganegaraan
(PPKn)merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara
yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi
warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan
oleh Pancasila dan UUD 1945.
Berikut ini Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru SD Materi PPKn Tahun 2023 ---DISINI----
Demikian informasi tentang Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru SD Materi PPKn Tahun 2023-2024, semoga ada manfaatnya, terima kasih.
EmoticonEmoticon